Home / Ekbis / PT PKGD Lunasi PBB Rp 857 Juta di Lahan HGU

PT PKGD Lunasi PBB Rp 857 Juta di Lahan HGU

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

PT PKGD saat tunjukan bukti pembayaran PBB

NTTTERKINI.COM, Kupang – PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) atas nama PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PGGS) telah melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 857 juta lebih di lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06/1992 seluas 3.720 hektare (Ha).

“Pada hari ini kami telah mendatangi kantor pelayanan pajak Kabupaten Kupang untuk membayar PBB sebesar Rp. 857.209.312. Kami membayar lunas sesuai tagihan,” kata kuasa hukum PT PKGD, Henry Indraguna kepada wartawan, Rabu, 7 November 2018.

Menurut dia, segala beban pajak hingga tahun 2018 yang harus ditanggung PT PGGS juga telah dibayar lunas. Namun timbul pertanyaan, kenapa pengurusan ijin industri diatas lahan yang telah dibayarkan justru dipersulit?. “Bahkan perusahaan lain yang mengelola lahan itu. Padahal, kami yang bayar pajak. Apa tidak malu,” kata dia. 

Terkait pengurusan ijin pembangunan pabrik tambak garam di atas lahan itu masih terkendala, karena Camat enggan menandatangani permohonan rekomendasi “Advice Plan” guna pengurusan ijin Amdal. “Pengakuan Camat, atas perintah Sekda Kabupaten Kupang,” katanya.

Henry menilai, sikap Pemkab Kupang yang terkesan menyulitkan PT PKGD dalam memperoleh IUI, dan justru memberikan kebebasan tersendiri bagi perusahaan lain di wilayah itu dengan inisial ‘GIN’ yang semestinya tidak memiliki kewenangan di dalam lahan HGU tersebut.

Baca Juga :  Frans: Edi Bria Tak Bisa Lagi Menjabat Plt Dirut Bank NTT

“Kami ini yang pemiliki HGU untuk memperoleh IUI harus melalui proses yang betul-betul sangat sulit. Harus punya rekomendasi. Tapi GIN) kok tak pake ijin macam-macam tapi langsung keluar IUI dari pemerintah. Inikan sangat tidak adil,” kata Henry.

Henry mengatakan, alangkah baiknya PT PKGD juga diberikan ijin yang sama untuk melakukan usaha Industri di wilayah itu. Apalagi menurutnya PT PKGD adalah pemilik hak guna HGU yang sah.

“Biar adil, sama rata, maka saya minta kepada pemda untuk keluarkan IUI kepada kita supaya kita bisa kerja. Ga usa pake amdal, dan lain-lain, atau berhentikan dua-duanya. Jangan pilih kasih. Harus adil,” tegas Henry.

Baca Juga :  Usaha Ekonomi Desa, Bulog MoU Dengan Pemda Belu

Mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan HGU dari PT PKGD hanya akal-akalan saja, karena mereka tidak miliki bukti kepemilikan HGU itu. “Saya pernah pimpin pertemuam, dan minta mereka tunjukan bukti, tapi tidak ada,” katanya.

Karena itu, dia bersikeras agar PT GIN tetap menjalankan produksi tambak garam diatas lahan teraebut. Karena lahan itu telah diterlantarkan selama 20 tahun. “Mereka buat aksi kiri kanan hanya untuk menghambat pembangunan. Karena kepentingan mereka hanya untuk cari modal. Itu sama dengan kapitalis,” tegasnya.  (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]