Sebut Kualitas Pas-pasan, DPRD NTT Minta Gubernur Klarifikasi

0
3456

Patris Lali Wolo

NTTTERKINI.COM, Kupang, – Kalangan DPRD meminta Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk mengklarifikasi pernyataannya di media massa bahwa percepatan pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena berhadapan dengan anggota dewan yang kualitasnya pas- pasan.

Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD NTT, Rabu, 8 Januari 2020. Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo mengatakan, pada prinsipnya lembaga dewan sangat mendukung percepatan pembangunan yang digagas pemerintah, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. 

Justeru yang lamban adalah pemerintah yang tidak memasukan skema pinjaman daerah  dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS 2020 yang telah ditetapkan pada Agustus 2019 lalu. 

Karena itu gubernur diminta untuk tidak melempar bola panas dengan mengkambinghitamkan dewan yang tidak setuju percepatan pembangunan.

“Lambannya pemerintah, tidak boleh dilemparkan ke dewan yang pada akhirnya muncul penilaian masyarakat bahwa dewan tidak setuju percepatan pembangunan,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini meminta pimpinan dewan segera mengagendakan untuk menggelar rapat kerja dengan gubernur. Rapat tersebut untuk meminta penjelasan gubernur atas pernyataannya. Sebagai mitra, pernyataan yang dikeluarkan harus menunjukkan aspek kemitraan antara pemerintah dan lembaga dewan. Bukannya kesalahan pemerintah dilemparkan kepada dewan dengan berargumen kemampuan dewan yang pas-pasan.

“Harus diingat, kemampuan dan kualitas kita terukur sehingga dipercayakan rakyat pada pemilu legislatif lalu,” tandas Patris.

Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat, Leo Lelo mengatakan, sebagai mitra yang baik, apa yang disampaikan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Apa yang sudah dilakukan dewan terkait pinjaman daerah, sudah sesuai mekanisme dan prosedur.

Ia menyatakan, DPRD secara substansi sudah setuju soal pinjaman daerah. Memang untuk hal ini, ada tiga sikap dewan yakni setuju, setuju dengan catatan, dan menolak adanya pinjaman daerah. Walau secara lembaga dewan sudah setuju, tapi skema pinjaman daerah harus sesuai mekanisme. 

“Pertanyaannya, sejaumana pemerintah sudah lakukan langkah progresif untuk merealisasikan skema pinjaman daerah. Jangan sampai sikap lamban pemerintah dilemparkan kepada dewan bahwa lembaga ini tidak dukung,” ujar Leo Lelo.

Ia menjelaskan, langkah progresif yang dimaksudkan misalkan soal kredit sindikasi. Karena Bank NTT tidak memenuhi syarat besaran pinjaman daerah sebesar Rp900 miliar, maka Bank NTT harus berkolaborasi dengan bank lain.

“Sebagai leader manajemen, apakah Bank NTT sudah melakukan kredit sindikasi. Tapi untuk hal ini harus mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan,” jelas Leo Lelo.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Pata Vincentius mengatakan, pernyataan yang merendahkan lembaga dewan ini sangat tidak memperlihatkan aspek kemitraan antara pemerintah dan dewan. Pihaknya sangat tersinggung karena dewan dinilai bodoh karena tidak mendukung pinjaman daerah sebesar Rp900 miliar. 

“Kita bukan tidak setuju pinjaman daerah, tapi yang kita tekankan adalah prosesnya. Semestinya yang bodoh adalah menyetujui pinjaman tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Vincentius. (Ado)

Komentar ANDA?