Home / Hukrim / Sengketa Tanah di Flotim, BPN: Sertifikat Sudah Prosedural

Sengketa Tanah di Flotim, BPN: Sertifikat Sudah Prosedural

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Sidang sengketa lahan di PN Larantuka

Sidang sengketa lahan di PN LarantukaU

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), I Wayan Bani, mengungkapkan terkait kasus sengketa tanah milik tiga suku yang telah bersertifikat BPN, sudah melalui proses dan mekanisme dan telah menjadi milik beberapa ahli waris, diantaranya alm Hendrikus Fernandez dan kolega.

“Sertifikat tidak mungkin keluar begitu saja, namun sudah melewati proses dan prosedur dan mekanisme yang sah,” kata Kepala BPN Larantuka, I Wayan Bani, Senin, 6 November 2017.
Stef Matutina, pengacara dari alm Hendrikus Fernandez dan kolega mengungkapkan, tanah tersebut merupakan tanah bekas suap raja, yang setelah berlakunya undang-undang (UU) agraria Nomor 5 tahun 1960, pemerintah secara otomatis menguasai tanah tersebut dan berhak mengatur peruntukkannya.
Karena itu, kepemilikan tanah tersebut sudah
diberikan hak pakai untuk di tempati dan selanjutnya di proses pemberian hak milik dengan penerbitan sertifikat. “Tanah itu, bekas tanah suap raja yang otomatis milik pemerintah dan negara setelah ada Uu agraria, sehingga pemerintah berhak mengatur peruntukkannya,” kata pengacara, Stef.
Sementara pengacara perwakilan ke tiga suku, Yahya Lai Ola mengungkapkan, gugatan mereka bukan terkait keabsahan sertifikat, namun proses pembuatan sertifikat tersebut, apakah melalui mekanisme dan proses yang benar, karena tanah sengketa tersebut tidak pernah dialihkan atau dilakukan proses jual beli, hibah maupun warisan, sehingga dinilai cacat administrasi.
“Tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau ada pengalihan ke pihak lain, dari pihak pemilik tanah, sehingga proses penerbitan sertifikat yang dimiliki oleh mereka dinilai cacat administrasi,” kata Yahya.
Sengketa kepemilikan tanah 16,3 hektar are (Ha) atau seluas 163,556m2, terletak di kelurahan Weri RT 9/RW 4 kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, masih terus bergulir di peradilan Larantuka dan memasuki putusan sela intervensi Bupati dan putusan kompetensi absolut. (Lid)

Komentar ANDA?

Baca Juga :  Setelah Ditahan, Rudi Soik Dituduh Terlibat Mafia Traffiking

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]