Sulitnya Menjaganya Kedaulatan NKRI

0
290

Satgaster saat melewati sungai

NTTTERKINI.COM, Kupang – Masalah menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI), bukan hanya di perairan Natuna, tapi di Nusa Tenggara Timur (NTT), menjaga kedaualatan Negara, bukan hal yang mudah. Karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus berjuang melawan medan yang cukup berat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khusunya di wilayah Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, NTT yang berbatasan dengan distrik Oeccuse, Timor Leste.

Komandan Kodim (Dandim) 1604 Kupang, Kolonel Arh I Made Kusuma yang juga Komandan Satuan Tugas (Satgas) Teritori yang mengamankan dua wilayah yakni Oepoli, Amfoang Selatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, serta Camplong, Kabupaten Kupang guna mengawasi warga baru (Eks Tim tim) mengisahkan sulitnya anggota Satgas menjaga kedaulatan Negara di wilayah perbatasan itu.

Terdapat sejumlah kisah dari prajurit TNI yang berjuang menjaga kedaulatan NKRI di daerah itu, mulai dari harus melintasi sungai yang banjir, serta mensosilisasikan kepada warga di perbatasan agar tetap menjaga suasana aman dan kondusif di wilayah perbatasan.

Dalam menjaga wilayah perbatasan kedua Negara, anggota TNI harus menyeberangi 14 sungai yang tidak miliki jembatan, dari 121 sungai yang mengitari wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. “Pada musim hujan, dan saat air pasang, maka anggota harus menunggu 2-3 hari baru bisa melewati sungai itu,” kata Kolonel Arh I Made Kusuma kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2020.

Terdapat tiga jalur yang bisa digunakan oleh anggota TNI untuk mencapai wilayah perbatasan di Oepoli, melalui jalur atas yakni melewati Desa Eban, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), jalur tengah melewati daerah Camplong dan Takari, Kabupaten Kupang atau jalur bawah melewati Desa Manubelon, Kabupaten Kupang. Untuk melewati jalur itu, aparat TNI harus mengitari sejumlah daerah, sebelum tiba di Oepoli yang berbatasan langsung dengan Distrik Oeccuse, Timor Leste.

Di daerah itu, masih terdapat satu desa yang disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste, yakni Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. Daerah dengan luas sekitar 1900 hektare (ha) itu, kini tempati oleh warga Berkartu Tanda Penduduk (KTP) Timor Leste. Padahal daerah itu masuk dalam zona bebas, artinya tidak boleh ada aktivitas diatas alah  tersebut.

Terdapat dua kerajaan di wilayah perbatasan Negara itu yakni kerajaan Ambenu di wilayah Oeccuse, Timor Leste dan Kerajaan Amfoang. Saat masih Timor Timur, warga Ambenu mengakui Naktuka berada di wilayah Amfoang. Namun saat pisah dengan Indonesia pada 1999, Naktuka mulai dipersoalkan, karena perbatasan Negara mengikuti batas wilayah antar Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Timur. Maka posisi Naktuka menjadi daerah sengketa, sehingga ditetapkan menjadi zona bebas.

Namun lamban laun, pemerintah Timor Leste memfasilitasi warga yang berada di Desa Naktuka tersebut dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mengikat mereka segbagai warga Timor Leste. Tak hanya itu, warga setempat juga diberi intensif berupa uang, jika mengelola lahan pertanian mereka. Timor Leste juga membangun irigasi dan meberikan hentraktor bagi warga untuk bertani. Hal itu justru menimbulkan kecemburuan dari warga Amfoang yang mengkalim bahwa laha  mereka berada di Naktuka. “Ini menjadi tugas tambahan kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aktivitas warga Timor Leste di Naktuka, karena warga Indonesia dilarang masuk ke wilayah itu,” kata I Made Kusuma.

Dari 161 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 250 jiwa yang menempati Desa Naktuka, terdapat sejumlah warga yang ingin bergabung dengan Indonesia, namun kurang siapnya pemerintah daerah untuk memberikan KTP bagi warga yang ingin bergabung menjadi kendala. “Áda dua kepala keluarga yang sudah siap menjadi WNI, tapi mereka minta untuk diberikan KTP, tapi untuk pengurusan KTP harus ke Kupang, sehingga sulit mendapatkan KTP. Padahal, kami sudah berusaha untuk menarik warga masuk ke Indonesia,” katanya.

Berbicara masalah kedaulatan, tegas dia, sejengkal juga tak boleh. Sehingga harus dicari solusi untuk menyelesaikan masalah perbatasan di Naktuka. “Apakah akan dibagi dua atau seperti apa harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Karena itu, harapan dia kedepan perlu dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah tersebut. Jika sudah jelas batas wilayahnya, karena masyarkat disana rata-rata bersaudara. “Kekerabatan masih sangat kental. Ini salah satu solusi terbaik. Sekarang bagaimana pemerintah kedua Negara menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Padahal kedaulatan udara Indonesia sudah diterobos oleh Timor Leste melalui jaringan telepon seluler telemor. Di daerah itu, jaringan telemor lebih kuat dari jaringan operator seluler di Indonesia, bahkan masuk wilayah Indonesia sejauh 10 kilometer (km). “Jika bicara kedaulatan Negara sudah dilewati. Jadi rata-rata warga disana gunakan telemor. Telemor masuk wilayah Indonesia sekitar 10 km Masalah telekomunikasi harus diselesaikan juga, karena sudah melewati batas udara kita,” tegasnya. (Jhon Seo)

Komentar ANDA?