Home / Polkam / Tiga Anggota DPRD Kota Bantah Lakukan Pungli

Tiga Anggota DPRD Kota Bantah Lakukan Pungli

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Anggota DPRD Kota Kupang saat menggelar konfrensi pers

Anggota DPRD Kota Kupang saat menggelar konfrensi pers

NTTTERKINI.COM, Kupang – Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke di Tenau, Kecamatan Alak.

Ketiga anggota DPRD yang diduga melakukan pungli terkait melobi pembuatan Peraturan Daerah (Perda) minuman berakohol tersebut yakni Djainudin Lonek dari Partai PPP, Livingtone Ratu Kadja dari Partai PAN dan Ferdinand Pa Padja dari Partai PDI-Perjuangan.

“Kami tiga anggota DPRD Kota Kupang, tidak pernah menerima uang atau melakukan pungli dari pengusaha tempat hiburan malam dan karaoke seperti yang diberitakan,” kata Anggota DPRD, Djainudin Lonek, Kamis, 1 Juni 2017.

Baca Juga :  Alex Ofong Siap Maju Calon Gubernur NTT

Menurut dia, mereka untuk menjelaskan kepada pelaku usaha hiburan malam berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol golongan A dan usaha karaoke di lokasi tersebut.

Penjelasan tersebut diantaranya terkait regulasi tentang Perda, tata cara dan tahapan pembuatan Perda dan nominal pembuatan Perda tersebut. Untuk tahapan pembuatan Perda baru membutuhkan dana sebesar Rp150juta, sedangkan untuk revisi Perda dibutuhkan dana Rp75juta, karena masih melakukan naskah akademik dan lain-lainnya.

“Pemberitaan melakukan pungli ini, menganggu kami dan membunuh karakter serta menghancurkan kredibilitas kami sebagai politisi,” tambah Djainudin.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PAN Kota Kupang, Felix Dando mengatakan telah meminta kader partainya untuk melakukan pembuktian terkait kebenaran dugaan pungli tersebut. “Sekarang kami sudah memiliki bukti hukum bahwa tidak ada pungli yang dilakukan anggota DPRD dari franksi PAN,” kata Felix.

Baca Juga :  Dana Pengamanan Pilkada Gubernur Rp 7,5 M

Surat Pernyataan bersama yang ditandatangani sejumlah pengusaha hiburan malam dan tempat karaoke di kecamatan Alak, dinyatakan sebagai bukti hukum bahwa tidak adanya pungli yang dilakukan para anggaota DPRD Kota Kupang. (Lid)

Komentar ANDA?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]