Home / Ekbis / TPDI: Jika Gunakan Galian C Ilegal, PT NK Bisa Dipidana

TPDI: Jika Gunakan Galian C Ilegal, PT NK Bisa Dipidana

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Ilustrasi

NTTTERKINI.COM, Kupang – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Maridian Dewanto Dado mengatakan PT Nindya Karya (NK) bisa di pidana, jika terbukti gunakan galian C ilegal dalam proyek pembangunan asrama (Mes) Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp93 milyar lebih yang bersumber dari dana APBN 2019.

“Jika benar, maka PT Nindya Karya bisa dipidanakan, karena gunakan galian C tanpa ijin,” kata Ketua TPDI NTT, Mardian Dado kepada klikntt.com, Selasa, 15 Oktober 2019.

Dia mengtakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUP khusus operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, atau IUPK terancam  dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 triliun.

Selanjutnya dalam Pasal 163 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh suatu badan hukum maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana dend yang dijatuhkan.

Baca Juga :  Kepsek SMPN 2 Kupang Timur Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Badan hukum itu pun dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum.

Dia menambahkan proyek senilai Rp93 milyar dari dana APBN 2019 itu maka PT Nindya Karya dilarang keras atau tidak dibenarkan secara hukum menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan material Galian C yang disuplai oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang nyata-nyata bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

”Kami wajib mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada PT Nindya Karya, apakah pihak-pihak yang mensuplai material Galian C  guna mempercepat proses penyelesaian Pekerjaan Pembangunan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka itu benar-benar merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tanya dia.

Baca Juga :  Tujuh Karyawan Bank Sinarmas Dipecat Tanpa Pesangon

Bahkan walaupun perusahaan-perusahaan yang mensuplai material Galian C kepada PT Nindya Karya itu terbukti sah merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka wajib pula mengetahui apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimilikinya benar-benar bersesuaian dengan titik kordinat wilayah pertambangan material Galian C sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah, sehingga aktivitasnya tidak justru merusak kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan.

Dia juga mempertanyakan apakah proyek tersebut mendapat pengawalan dari pengawalan dan pengaman pemerintah dan Plpembangunan (TP4) bentukan Kejaksaan Agung RI.

“Jika adanya pengawalan dan pendampingan dari Tim TP4 terhadap proyek itu, maka semestinya tidak boleh lagi ada penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam proyek itu,” tegasnya. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : # # #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]