Home / Polkam / Unjuk Rasa Antra di Panwas Rote Ndao Ricuh

Unjuk Rasa Antra di Panwas Rote Ndao Ricuh

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Demo Antra di Rote Ndao

NTTTERKINI.COM, Ba’a – Unjuk rasa Amanat penderitaan rakyat Nusantara Republik Indonesia (Antra RI) di Panitia pengawas pemilu Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 4 Juli 2018 berlangsung ricuh.
 
Kericuhan ini terjadi setelah dialog antara Panwaslu dan Antra yang tidak mencapai titik temu. Dimana, Antra mendesak Panwas mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara tahapan Pilkada oleh KPU, karena ditemukan banyak kecurangan saat pencoblosan. 
 
Koordinator aksi Antra, Yunus Panie sempat bersitegang dengan Juru bicara Panwaslu Rote Ndao, Tarsi Toumeruk. Yunus yang marah langsung menggebrak meja yang ada dihadapannya hingga pecah.

Akibatnya, suasana dalam ruang pertemuan menjadi kacau hingga aparat kepolsian yang berjaga harus mengamankan beberapa perwakilan massa pendemo.

Baca Juga :  KPU Temukan Ratusan Orang Mati Dukung Calon Independen

Aksi tersebut akhirnya terkendali, dan dialog pun berakhir tanpa keputusan atau rekomendasi dari Panwaslu.

Koordinator Antra, Yunus Panie menegaskan kedatangan massa ke Panwas untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut panwas atas laporan mereka. “Semua dugaan kecurangan sudah kami laporkan, namun belum ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selain itu, Antra juga mendesak Panwas untuk hentikan sementara tahapan Pilkada, karena adanya pemilih ilegal atau gunakan surat keterangan yang tidak sah pada pemilihan lalu. “KPU sudah akui, kalau bukan suket dari Dukcapil tidak sah. Banyak pemilih yang gunakan suket bukan dari dukcapil,” tegasnya.

Juru bicara Panwaslu Rote Ndao, Tarsi Toumeruk mengatakan laporan dari Antra terkait suket, sementara diproses oleh Panwas. “Apakah suket yang dikeluarkan dukcapil itu bodong, atau suket orang lain, namun digunakan orang lain untuk memilih. Kami masih proses,” katanya.
 
Terkait dengan dugaan money politik, jelas dia, sebenarnya kasus ini ditemukan oleh polisi, bukan dilaporkan Antra. Namun panwas sudah tindaklanjuti, dan menunggu rapat sentra gakumdu. “Besok baru bisa dipastikan, apakah masuk ranah pidana atau tidak,” tegasnya.
 
Dia juga menegaskan pihaknya enggan mengeluarkan rekomendasi penghentian tahapan pilkada, karena tidak ada bukti yang kuat. “Jika kami punya bukti pun, kami harus berkoordinasi dengan Bawaslu NTT,” tegasnya. (Ado)

Share Button
Baca Juga :  Pilkada SBD, Komnas HAM: Gubernur Jangan Buat Malu

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]