Home / Ekbis / Usulan Pinjaman Daerah Rp900 Miliar Tak Sesuai Prosedur

Usulan Pinjaman Daerah Rp900 Miliar Tak Sesuai Prosedur

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

NTTTERKINI.COM, Kupang – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pinjaman daerah senilai Rp900 miliar tak sesuai prosedur, karena usulan anggaran itu tidak masuk dalam KUA PPAS tahun 2020.

“Ya..tidak sesuai prosedur, karena usulan pinjaman daerah itu belum termuat dalam KUA PPAS 2020,” kata anggota DPRD NTT, Leo Lelo kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Pemprov NTT, Rabu, 13 November 2019.

Pemprov NTT mengusulkan dana sebesar Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi di NTT. Sesuai data ruas jalan provinsi NTT mencapai 2.650 kilometer (km). Dari jumlah itu, 1,743,88 KM dalam kondisi baik, sedangkan 906,12 KM dalam kondisi rusak.

Sesuai PP No 15 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, menurut Leo, usulan pinjaman harus termuat dan dibahas dalam KUA PPAS. Sedangkan KUA PPSS tahun 2020 telah ditetapkan pada Agustus 2019 lalu.

Baca Juga :  Presiden Akan Resmikan Pembangunan Jembatan Palmerah

“Kalau sekarang baru diusulkan sudah sangat tidak mungkin, karena pembahasan KUA PPAS telah selesai pada Agustus 2019 lalu,” katanya.

Dia mengaku pemerintah meminta untuk penyesuaian KUA PPAS. Namun waktu tidak mencukupi, karena sudah selesai dibahas. “Aspek waktu pembahasan KUA PPAS sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD NTT, Patrice Lali Wolo bahwa penyesuaian KUA PPAS masih bisa dilakukan oleh pemerintah, namun harus dilakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mendapat peraetujuan. “Kalau Mendagri setuju, bisa saja dilakukan penyesuaian KUA PPAS,” katanya.

Jika disetujui, dia belum menjamin penyesuaian KUA PPAS dapat diakomodir pada anggaran 2020, karena pemerintah belum punya perencanaan penggunaan dana pinjaman daerah itu. “Belum ada perencanaan, dana pinjaman daerah akan digunakan untuk ruas jalan yang mana,” katanya.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Luncurkan Fitur Mobile Skrining

Karena itu, dia mengusulkan agar pinjaman daerah ini diusulkan kembali ke DPRD pada 2021, sehingga tidak menyalahi prosedur, dengan perencanaan yang matang. “Kalau bisa diusulkan lagi pada 2021,” pintanya.

Untuk tahun 2020, pemerintah mengusulkan dana pinjaman daerah sebesar Rp450 miliar untuk pengerjaan infrastruktur jalan. Padahal dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020, pemerintah telah mengusulkan anggaran senilai Rp529 miliar lebih. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]