Wakil Ketua DPRD Beberkan Gagalnya Rote Ndao Tetapkan APBD

0
583

Paulus Henuk

NTTTERKINI.COM, Rote Ndao – Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk membeberkan kegagalan Kabupaten Rote Ndao menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Sehingga diharuskan menggunakan Peraturan kepala daerah (Perkada). 
Dalam siaran pers yang diterima media ini, Senin, 20 Januari 2020 malam, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk menjelaskan bahwa UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri No 33 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun Anggaran 2020, sudah mengamanatkan bahwa penyerahan RAPBD paling lambat 60 hari sebelum tanggal persetujuan. 
Batas waktu persetujuan adalah 30 Nopember 2019. Artinya seharusnya RAPBD diserahkan diakhir September atau awal Oktober 2019. 
Namun, faktanya RAPBD Rote Ndao baru diserahkan pada 20 November 2019 dan Pengantar Nota keuangan baru dilakukan pada 10 Desember 2019. Artinya jika dihitung dari batas waktu persetujuan, maka DPRD Rote Ndao hanya diberikan waktu 10 hari atau jika dikaitkan dengan batas waktu penetapan APBD selambat lambatnya 31 Desember 2019, maka DPRD hanya diberi waktu 20 hari. Padahal seharusnya DPRD diberi waktu 60 hari oleh peraturan perundang-undangan. “Dalam hal ini Pemda Rote Ndao telah melanggar jadwal waktu penyerahan RAPBD,” kata Paulus.
Pada 20 Desember 2019, lanjut dia, pertemuan difasilitasi oleh gubernur yang diwakili Asisten III dan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT meminta Pemda dan DPRD kembali ke Rote dan melanjutkan sidang pembahasan RAPBD. Namun, Bupati, Paulina Haning Bullu menyatakan tidak bersedia melanjutkan sidang dengan alasan masalah sudah diserahkan kepada Gubernur. 
“Hasil pertemuan pada 20 Desember 2019, pihak gubernur tetap meminta agar Pemda dan DPRD Rote Ndao untuk melanjutkan sidang  karena gubernur tidak setuju penggunan perkada melainkan Perda,” jelasnya.

Pada 21 Desember 2019, sesuai hasil pertemuan yang kembali difasilitasi oleh pihak gubernur, DPRD mengundang Bupati agar melanjutkan sidang pembahasan RAPBD yang diajukan Bupati. “Sayangnya pada 21 Desember 2019 juga Bupati menjawab surat undangan DPRD bahwa Pemda tidak bersedia melanjutkan sidang dengan alasan masalah sudah diserahkan ke Gubernur,” katanya.
Padahal Gubernur sendiri melalui asisten III meminta sidang dilanjutkan. Artinya patut diduga Bupati tidak patuh pada gubernur. “Karena itu, perlu dijelaskan bahwa Permintaan Perkada sudah dilakukan Bupati Rote Ndao sebelum batas waktu penetapan APBD melalui Perda,” tegasnya. 
Pada 23 Desember 2019, lanjut dia, bupati sudah bersurat kepada gubernur dan meminta Perkada, selanjutnya pada 30 Desember 2019 dilanjutkan dengan surat kedua dan meminta Perkada lagi. Sehingga ketika terjadi deadlock patut diduga Bupati tidak berusaha untuk mencari solusi bersama DPRD dan menetapkan APBD sesuai Amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui jalur Perda, tapi justru mendorong Perkada.
Harusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi terus mendorong Pemda dan DPRD untuk menggunakan Perda, namun pemerintah provinsi justru terkesan mendukung Perkada. Artinya seakan-akan mendukung agar Kabupaten Rote Ndao dikenakan sanksi berupa penundaan dana transfer pusat dan pemotongan anggaran pusat sebesar 25 persen sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh sekda provinsi dan kepala badan Keuangan daerah melalui media.
“Sesuai ketentuan pasal 313 ayat 1 UU No 23/2014, saya berpandangan bahwa masih tersedia ruang sampai dengan Februari 2020, sehingga pemda dan pihak gubernur harus patuh dan menjadikan aturan sebagai rujukan dalam keputusan dan kebijakan yang akan diambil,” katanya.
Perlu juga disampaikan bahwa APBD 2018 dan APBD 2019 juga waktu penetapan sudah melewati 31 Desember, namun tetap gunakan Perda dan bukan Perkada.
Dijelaskan, setiap tahun Rote Ndao mendapat DAU dan DAK dari pusat berkisar Rp800 miliar lebih. Jika dipotong 25 persen, maka sekitar Rp 200 miliar lebih yang dipotong.
Jika menggunakan Perkada, kata dia, maka kepentingan publik/umum akan dirugikan. Karena itu, sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD perlu mengingatkan bahwa dalam setiap keputusan dan atau kebijakan Pemerintah harus memenuhi minimal 3 faktor yang juga sekaligus merupakan larangan yang tidak boleh terlewatkan yakni pertama, keputusan/kebijakan yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.
Kedua, keputusan/kebijakan yang diambil tidak boleh merugikan kepentingan umum, dan ketiga, keputusan/kebijakan yang diambil tidak boleh melanggar norma kesusilaan.
“Harapan saya Pemda Rote Ndao dan Pemprov dapat menghindari resiko-resiko besar yang akan dihadapi rakyat Rote Ndao dengan cara memfasilitasi kembali pemda dan DPRD agar Perda dapat ditetapkan paling lambat di Januari ini,” tegasnya.
Tahun 2019 adalah tahun transisi politik, di berbagai daerah di Indonesia. “Sehingga menurut saya, bukan dunia kiamat untuk Perda kalau lewat 31 Desember, maka harus mengunakan Perkada,” tutupnya. (*/Ado)

Komentar ANDA?