Home / Polkam / Walhi Pertanyakan Janji Balon Gubernur Tolak Tambang

Walhi Pertanyakan Janji Balon Gubernur Tolak Tambang

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Tambang Mangan di Timor Tengah Selatan

NTTTERKINI.COM, Kupang – Wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan janji para bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang menolak pertambangan di daerah ini.

“Apakah janji itu dilandasi political will untuk penyelamatan ekologi ataukah sekedar mencari simpati rakyat,” kata Direktur WALHI NTT, Heribertus Naif, Jumat, 25 Januari 2013.

Menjelang Pilkada NTT yang akan dilaksanakan 18 Maret 2013 ini, wacana tolak tambang menjadi wacana para bakal cagub-cawagub NTT. “Hampir semua bakal cagub dan Cawagub NTT memiliki sikap politik untuk menolak pertambangan di NTT,” katanya.

Wacana ini, menurut dia, tentunya dilandasi pada refleksi mendalam atas model pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan selama ini di Indonesia, khususnya NTT. Namun hendaknya, pernyataan ini semestinya juga didasarkan pada political will akan penyelamatan ekologi. “Kekuatirannya, wacana ini hanya dibangun sebagai upaya meraup suara dari kelompok tolak tambang,” katanya.

Baca Juga :  Hari Ini, 30 TPS di Kupang Hitung Suara Ulang

Karena itu, WALHI NTT menggaris bawahi bahwa sikap menolak pertambangan dari para bakal Cagub dan Cawagub mestinya dilandasi pada beberapa alasan mendasar dan dibutuhkan solusi alternatif yang kuat dan riil yang akan dikembangkan.

Dia menambahkan, rakyat NTT mestinya dicerdaskan dengan berbagai pengetahuan akan penyelamatan ekologi dan bagaimana membangun sebuah pengelolaan lingkungan yang humanis-ekologis dengan mempertimbangkan analisis resiko bencana, dan tata ruang kelola yang berkaitan dengan terwujudnya keadilan ekonomi dan ekologi antar generasi.

“Karena itu akses dan kontrol rakyat harus dipertegas dengan melakukan suatu penataan ruang yang pasti, dimana ruang perlindungan dan dimana areal kelola rakyat,” katanya.

Sikap politik itu, tambahnya, harus dilandasi dengan sebuah kesepakatan hukum yang kuat agar adanya Nota Kesepahaman atara rakyat dan pemimpin agar wacana ini tidak kemudian dinilai sebagai pernyataan politik yang bisa diabaikan ketika memimpin. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]