Home / Kesehatan / Wali Kota Keberatan Pemutusan Kerjasama BPJS dan RS Siloam

Wali Kota Keberatan Pemutusan Kerjasama BPJS dan RS Siloam

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Jefri Riwu Kore

Jefri Riwu Kore

NTTTERKINI.COM Kupang – Wali kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku keberatan dan segera mengambil tindakan atas pemutusan hubungan kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan NTT dan Rumah Sakit (RS) Siloam.

“Adanya pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dan Siloam sangat merugikan warga kota, sehingga kami akan menyurati BPJS pusat menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut,” kata Wali kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Kamis, 4 Januari 2018.

Menurut dia, pemutusan hubungan kerja tersebut sangat merugikan, karena warga kota yang datang berobat ke RS Siloam selama setahun tercatat mencapai 90 ribu pasien. ”Kami berkesimpulan, jangan karena alasan kesalahan dari pihak RS, BPJS korbankan warga kota maupun pasien BPJS,” tambah Jefri.

Baca Juga :  Dua Balita Diterlantarkan di RSUD Johanis

Kepala BPJS Kesehatan NTT, Subkhan mengatakan pemutusan hubungan kerja sama tersebut sudah melalui beberapa proses dan ditindak lanjuti dengan pemutusan hubungan kerja sama. Hal yang mendasar dari pemutusan tersebut yakni banyaknya keluhan pasien atas kondisi RS dengan tidak tersedianya ruangan.

“Intinya baik untuk semua, kami juga tidak nyaman dengan pemutusan kerja sama itu, tapi kami harus lakukan tindakan ini akibat dari keluhan yang berulang-ulang,” kata Subkhan.

Selama ini keluhan pasien terhadap RS Siloam diantaranya terkait ketersediaan ruangan, membayar tambahan biaya ruangan, jika tidak sesuai kartu jaminan pasien, membayar lagi biaya obat. Namun dalam kondisi darurat, pasien BPJS tetap dapat di layani di RS tersebut. ”Kami tetap membayar dan menjamin pasien, jika ada rujukan ke RS tersebut sebagai tindakan darurat,” tutupnya.

Baca Juga :  Daftar Peserta BPJS Bisa Dilakukan di Hypermart

Peserta BPJS kesehatan di NTT sebanyak 5.614.189 orang atau sebesar 71,48 persen, sedangkan yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 28,52 persen atau 1.601.211 orang. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]