Home / Ekbis / Warga Kupang Tolak Pembangunan Tambak Garam PT PGGS

Warga Kupang Tolak Pembangunan Tambak Garam PT PGGS

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Unjuk rasa warga Kupang tolak pembangunan tambak garam

NTTTERKINI.COM, Kupang – Ratusan warga Desa Nunkurus, Bipolo, Babau dan Oebelo Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pembangunan tambak garam oleh PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), karena diduga telah menjarah tanah warga.

Penolakan ini disampaikan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang menggugat saat menggelar unjuk rasa di DPRD NTT, Kamis, 13 September 2018.

“Penjarahan yang dilakukan oleh PT PGGS merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap warga pemilik lahan di beberapa desa,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang menggugat, Jhon Ricardo.

Dalam orasinya Jhon menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Kupang telah dibangun proyek tambak garam yang berlangsung selama puluhan tahun.

Baca Juga :  Dishub NTT Gelar Pemilihan Sopir Angkutan Umum Teladan

Hal ini terbukti dengan diberikannya izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT PGGS di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Kupang, namun sesuai kenyataan wilayah tersebut merupakan wilayah Kevetoran Babau dibawa kuasa Sonaf Neonama.

Karena itu, tegas Jhon Ricardo, forum aliansi rakyat Kabupaten Kupang menggugat menolak dengan keras proyek tersebut, karena dengan adanya proyek itu pencarian masyarakat di beberapa wilayah menjadi terganggu.

Hal itu disebabkan tidak adanya musyawarah mufakat dalam pembebasan lahan dan proses ganti rugi oleh PT PGGS yang tidak tuntas dan tidak sesuai dengan NJOP.

Menurut Ricardo, kondisi tersebut diperparah lagi dengan penelantaran tanah oleh PT PGGS selama bertahun-tahun yang kemudian dikabarkan lahan tersebut telah dilakukan akusisi oleh PT PGGS kepada PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD). “PT. PGGS telah menjarah tanah warga masyarakat Kabupaten Kupang,” kata Ricardo.
 
Ditambahkan Ricardo, forum aliansi masyarakat kabupaten menggugat menilai yang dilakukan PT PGGS dan PT PKGD merupakan pencaplokan tanah rakyat dan hak ulayat masyarakat dengan mengatas namakan misi pembangunan.
 
Dalam aksi damai itu Jhon Ricardo kembali menegaskan beberapa hal yang menjadi tuntutan yakni menolak HGU yang diberikan pada PT PGGS dan PT PKGD, membatalkan HGU dan mengembalikan kepemilikan lahan masyarakat untuk melakukan aktifitas produksi rakyat serta mengembalikan pada hak-hak keulayatan dan hentikan pencaplokan hak-hak rakyat dan hak-hak ulayat yang mengatas namai pembangunan dan mencederai konstitusi NKRI. (*/Ado)

Share Button
Baca Juga :  Jasa Raharja Bangun Kerjasama dengan Lima Rumah Sakit

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]