Home / Polkam / Warga Rote Tolak Pencalonan KembalI Komisioner KPUD

Warga Rote Tolak Pencalonan KembalI Komisioner KPUD

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Surat penolakan pencalonan komisioner KPU Rote Ndao

NTTTERKINI.COM, Rote Ndao – Warga Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pencalonan kembali komisioner KPU Rote Ndao yang masih aktif pada seleksi anggota KPU kabupateb/kota se-NTT.

Penolakan ini disampaikan salah satu masyarakat Rote Ndao, Endang Sidin.
Surat penolakan juga telah disampaikan Kepada Panitia Seleksi Calon Komisioner (Timsel) anggota KPU di Sekretariat DPD Provinsi NTT pada Selasa, 27 November 2018.

Surat penolakan itu ditandatangani oleh Endang Sidin, dan beberapa masyarakat lainnya dengan Nomor: 05/ESXI/2018, perihal; Pengaduan, penolakan para Komisioner KPUD Kabupten Rote Ndao  tertanggal 25 November 2018.

Calon incumbent komisioner KPUD Kabupaten Rote Ndao yang diadukan ke Timsel  itu, yakni: Hofra A Anakay, Christian Dae Panie, Jorhans Maak, Olens Ndoen, serta beberapa orang lainnya yang merupakan bagian dari Penyelenggara PPK Kecamatan maupun PNS aktif.

Baca Juga :  Paket Viktory Daftar Terakhir di Pilkada Kota Kupang

“Dasar penolakan terhadap para calon incumbent komisioner KPUD, mengacu pada kajian rekam jejak kinerja mereka yang diduga buruk selama memimpin KPUD dan melaksanakan tugas  periode ini,” katanya.

Surat itupun membeberkan sejumlah pelanggaran Pemilukada maupun Proses Penetapan Caleg yang sudah disidangkan oleh DKPP di Kantor Bawaslu NTT maupun Kantor KPUD NTT bulan laku, dan masih menunggu keputusan lanjut dari DKPP selaku Majelis yang melaksanakan jalannya proses sidang Kode Etik penyelengara maupun pengawas.

Adapun dalam surat sangahan terhadap para calon Komisioner juga telah di sampaikan bukti fakta persidangan dan sejumlah bukti lainnya selama proses persidangandan kinerja para PNS maupun PPK yang tengah mengikuti test.

Endang menilai sebagai masyarakat pihaknya perlu dan sangat penting melakukan hal ini agar dapat menciptakan poses pemilu yang benar benar jujur dan adil. Karena selama ini proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao terburuk, terutama pada Pilkada dan proses penetapan Bacaleg beberapa waktu lalu yang akhirnya berlanjut hingga pada sidang DKPP.

Baca Juga :  Korupsi Alat Kontrasepsi Dituntut 1,4 Tahun Bui

Endang mengaku menyampaikan empat gugatan sidang kode etik kepad pihak DKPP yakni terkait proses Pilkada dan sudah di sidangkan sejak 25 Oktober 2018 bertempat di KPUD Provinsi NTT.

Lainnya terkait Gugatan Bacaleg yang juga sudah disidangkan pada 16 November lalu. Sedangkan dua gugatan lagi yang juga pihaknya ajukan di DKPP dan para pihak yang tergugat adalah KPUD Kabupaten Rote Ndao dan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan semuanya menunggu putusan dari Majelis DKPP dan sudah terjadwal.

“Untuk itu saya berharap timsel benar benar harus selektif  melihat riwayat kinerja para calon komisioner untuk bisa di pilih kembali,” katanya. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]